Sebagai Menteri Dalam Negeri, Tito dinilai berhasil memastikan kebijakan nasional dan daerah berjalan selaras, transparan, serta berdampak nyata bagi masyarakat.
Mendagri perlu mendorong pemerintah daerah menyesuaikan model pelaksanaan MBG dengan kondisi lokal, mulai dari pasokan bahan pangan, infrastruktur distribusi, hingga keterlibatan koperasi sekolah dan UMKM lokal.
Tomsi meminta seluruh Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyamakan persepsi dan memperkuat integrasi kebijakan pembangunan pusat dan daerah.
Kedua kementerian juga bekerja bahu-membahu mengendalikan inflasi di tingkat daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui percepatan realisasi belanja dan penguatan daya beli masyarakat.
Kemenkeu dan Kemendagri memiliki tujuan yang sama, yakni mendorong agar dana pemerintah daerah (Pemda) tidak mengendap di perbankan dan segera digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Rakor ini dirancang sebagai ruang dialog interaktif antara kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah.
Peran Kemendagri di 2026 akan semakin rumit di tengah tekanan fiskal daerah imbas efisiensi dana Transfer ke Daerah (TKD).
Dengan strategi yang tepat, transformasi fiskal ini diharapkan mendorong Pemda lebih kreatif, mandiri, dan tangguh menghadapi tantangan ekonomi ke depan.
Komite Eksekutif Otsus menjadi motor utama koordinasi lintas kementerian dan lembaga dengan pemerintah daerah.
Pengalaman masa pandemi Covid-19 menjadi bukti, bahwa daerah bisa tetap tangguh dan efisien meski menghadapi tekanan anggaran.
Lihat lagi