Kumpulan Berita Nasional

PSN merupakan program prioritas presiden yang wajib dijalankan oleh semua kepala daerah, seperti: Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis, Penyediaan 3 Juta Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dan Cek Kesehatan Gratis.

Sebagai Menteri Dalam Negeri, Tito dinilai berhasil memastikan kebijakan nasional dan daerah berjalan selaras, transparan, serta berdampak nyata bagi masyarakat.

Mendagri perlu mendorong pemerintah daerah menyesuaikan model pelaksanaan MBG dengan kondisi lokal, mulai dari pasokan bahan pangan, infrastruktur distribusi, hingga keterlibatan koperasi sekolah dan UMKM lokal.

Tomsi meminta seluruh Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyamakan persepsi dan memperkuat integrasi kebijakan pembangunan pusat dan daerah.

Kegiatan yang dihadiri lebih dari seribu Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Bappeda seluruh Indonesia ini memberi pencerahan bagi Pemda.

Mahkamah Agung (MA) juga memiliki peran sebagai “wasit” dalam proses penegakan hukum terhadap kepala daerah yang diduga melanggar kewajiban menjalankan program strategis nasional.

Melalui sistem pengawasan berbasis data dan pembentukan tim evaluasi, Mendagri Tito Karnavian berupaya memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran daerah.

Kedua kementerian juga bekerja bahu-membahu mengendalikan inflasi di tingkat daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui percepatan realisasi belanja dan penguatan daya beli masyarakat.

Kemenkeu dan Kemendagri memiliki tujuan yang sama, yakni mendorong agar dana pemerintah daerah (Pemda) tidak mengendap di perbankan dan segera digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Rakor ini dirancang sebagai ruang dialog interaktif antara kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah.