Pemerintah Mendengar, Memahami, dan Menindaklanjuti Kritik Penanganan Bencana
Pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat terkait kinerja penanganan bencana di sejumlah daerah terdampak di Sumatera.
Pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat terkait kinerja penanganan bencana di sejumlah daerah terdampak di Sumatera.
Dukungan terhadap penguatan tata kelola data pembangunan ini juga datang dari Pemerintah Australia melalui program kemitraan Indonesia–Australia.
Pemerintah bergerak cepat dengan mengoordinasikan dukungan antardaerah. Ada yang berupa dukungan anggaran, ada juga berupa barang.
Kebijakan tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berdampak langsung pada aspek sosial dan psikologis korban bencana.
Komposisi Tim KEPP Otsus Papua yang didominasi oleh masyarakat asal Papua menunjukkan telah dijalankannya mandat Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021.
Tito menghendaki Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua mampu mengorganisasi dan menyelaraskan program kementerian dan lembaga (K/L) di tingkat pusat agar kompatibel dengan kebutuhan pembangunan di Papua.
Berdasarkan data Kementerian Pertanian, terdapat sejumlah komoditas pangan yang masih sulit dikendalikan oleh pemerintah daerah, di antaranya cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah.
Implementasi SE tersebut benar-benar berdampak, diperlukan pemetaan data yang komprehensif mengenai lokasi dan skala prioritas wilayah terdampak bencana.
Kehadiran Presiden Prabowo dan Mendagri Tito disambut antusias para pengungsi yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan secara langsung keluhan dan aspirasi.