Mahkamah Agung (MA) juga memiliki peran sebagai “wasit” dalam proses penegakan hukum terhadap kepala daerah yang diduga melanggar kewajiban menjalankan program strategis nasional.
Melalui sistem pengawasan berbasis data dan pembentukan tim evaluasi, Mendagri Tito Karnavian berupaya memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran daerah.
Kedua kementerian juga bekerja bahu-membahu mengendalikan inflasi di tingkat daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui percepatan realisasi belanja dan penguatan daya beli masyarakat.
Kemenkeu dan Kemendagri memiliki tujuan yang sama, yakni mendorong agar dana pemerintah daerah (Pemda) tidak mengendap di perbankan dan segera digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Rakor ini dirancang sebagai ruang dialog interaktif antara kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah.
Mendagri sebagai panglima birokrasi memiliki peran penting untuk memastikan tidak ada satu pun daerah yang tertinggal tanpa MPP.
Kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat diperlukan, khususnya dalam pemberantasan TBC yang mana Indonesia menduduki peringkat kedua setelah India.
Melalui rapat mingguan, pemerintah dapat segera mengetahui wilayah mana yang menghadapi tekanan harga paling tinggi dan apa penyebabnya.
Menurut Tito, percepatan belanja penting untuk menggerakkan ekonomi daerah, menjaga inflasi, dan mendukung target pembangunan nasional.
Ada 10 kementerian terbaik yang memegang peran strategis dalam mengeksekusi program Asta Cita.
Lihat lagi