Riset SRC IPNU soal Penerapan Sistem Zonasi

Riset SRC IPNU soal Penerapan Sistem Zonasi Demo tolak penerapan sistem zonasi (Istimewa).

SURABAYA - Student Research Center (SRC) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Jawa Timur membeberkan hasil surveinya terkait sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019.

Hasilnya, sebanyak 73,4 persen palajar di Jatim tetap tidak setuju penerapan sistem zonasi.

"Apa yang menjadikan PPDB Zonasi penting bagi pelajar? objek kebijakan ini adalah pelajar, sedangkan sementara ini belum pernah melibatkan pelajar sebagai subjek perihal keputusan terkait sistem zonasi," kata Ketua PW IPNU Jawa Timur, Choirul Mubtadiin dikonfirmasi di Surabaya, Senin (15/07).

Choirul menambahkan, survei tersebut menjadi langkah nyata para pelajar Jawa Timur sebagai generasi yang mempunyai 'concern' terhadap perubahan bangsa di dunia pendidikan. Utamanya dalam mempersiapkan pelajar sebagai aktor utama untuk menentukan masa depan Jatim dan Indonesia.

Sementara Ketua SRC, Ahmad Ainun Najib mengatakan melului survei tersebut pihaknya berupaya menangkap tanggapan pelajar sebagai objek kebijakan zonasi yang selama ini tidak dilibatkan oleh Kemendikbud.

"Hari ini adalah hari pertama pelajar masuk sekolah menjadi momentum untuk mengevaluasi dan melakukan penyempurnaan kebijakan sistem zonasi. Hasil riset kami bisa menjadi salah satu referensinya," ujar Najib.

Objek penelitian yang dilakukan pada tanggal 24-29 Juni 2019 ini, kata Najib, adalah pelajar yang sedang mendaftar ke SMA tahun 2019, dengan responden 38 kabupaten/kota di Jatim

"Tercatat 56 persen responden perempuan dan 44 persen responden laki-laki yang mengisi kolom survei yang disediakan. Survei ini mengambil responden pelajar lulusan SMP tahun 2019, dan sedang menadaftarkan diri ke SMA. Hal ini disesuaikan dengan penerapan PPDB sistem zonasi. Dari 398 responden 73,4 persen menjawab tidak setuju terhadap PPDB sistem zonasi, kemudian 26,6 persen menjawab setuju," ungkapnya.

Najib menjelaskan, alasan penolakan PPDB sistem zonasi rata-rata karena tidak bisa masuk ke sekolah yang diharapkan 46,4 persen, fasilitas sekolah belum merata 11,3 persen, kemudian 9,2 persen beralasan penerapan zonasi pada PPDB 2019 yang terkesan mendadak.

Selebihnya setuju dengan alasan Pemerataan pelajar dengan nilai UN tinggi 13,3 persen, menghapus predikat sekolah favorit 13 persen, dan Jarak sekolah dekat dengan rumah 6,4 persen. (Ant)