Sebagai pembina pemerintah daerah (pemda), Tito menegaskan tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang.
Pemeriksaan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri menyimpulkan Mirwan melanggar Pasal 76 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda).
Awalnya, Tito mengajukan dukungan Rp2 miliar per kabupaten/kota. Namun setelah menerima laporan Mendagri secara langsung, Presiden Prabowo memutuskan untuk melipatgandakan dukungan anggaran menjadi Rp4 miliar per kabupaten.
Kepergian Mirwan ke luar negeri pada saat masyarakat sedang berjuang menghadapi dampak banjir dan longsor merupakan tindakan yang tidak patut dan layak diberi sanksi.
