Begini Cara Satgas PRR Manfaatkan Kayu Hanyutan di Wilayah Terdampak Bencana
Percepatan pemanfaatan kayu hanyutan akan terus dilakukan sampai seluruh tumpukan kayu hanyutan bersih di seluruh titik.
Percepatan pemanfaatan kayu hanyutan akan terus dilakukan sampai seluruh tumpukan kayu hanyutan bersih di seluruh titik.
Pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi cerminan kuat semangat gotong royong nasional. Puluhan ribu personel dari berbagai kementerian dan lembaga, aparat TNI-Polri, pemerintah daerah, hingga relawan kemanusiaan non—pemerintah terus bekerja bersama di lapangan, memastikan setiap tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan beriringan.
Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera membangun jembatan untuk memulihkan konektivitas penyintas bencana yang sempat terputus akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akhir tahun lalu, ikut berdampak pada fasilitas pendidikan (fasdik) di ketiga provinsi tersebut. Data Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera mencatat ada 4.922 fasilitas pendidikan terdampak bencana.
Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus menambah fasilitas sumur bor untuk menopang kebutuhan air bersih penyintas bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan sektor ekonomi masyarakat, termasuk rehabilitasi tambak dan keramba yang terdampak bencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dari 52 Kabupaten/Kota yang terdampak bencana, data Satgas PRR per 30 Maret 2026 mencatat sudah 25 kabupaten/kota yang melakukan pendataan lengkap kebutuhan huntap.
Dari total alokasi 62.990 jiwa yang direncanakan, sebanyak 54.585 jiwa telah menerima haknya dengan total dana tersalurkan mencapai Rp272,726 miliar.
Langkah pembersihan lumpur ini dilakukan untuk memulihkan aktivitas masyarakat serta memastikan fasilitas publik yang sempat terdampak banjir dan longsor dapat kembali berfungsi normal.
Normalisasi sungai penting untuk menunjang kehidupan masyarakat yang bergantung pada sektor ekonomi primer, seperti pertanian dan perikanan.