Aisyiyah Jawa Timur Dukung Perlindungan Perempuan dan Anak

Pimpinan Wilayah Aisyiyah (PWA) Jawa Timur menyatakan komitmennya dalam memperkuat perlindungan hak perempuan dan anak melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Penandatanganan ini berlangsung pada Selasa (29/7) di Taman Candra Wilwatikta, Pandaan, Kabupaten Pasuruan.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, perwakilan dari pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Timur, serta organisasi perempuan seperti Aisyiyah dan Nasyiatul Aisyiyah. Perwakilan dari Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur juga hadir dalam mendukung sinergi antarlembaga.

Kolaborasi Lintas Sektor untuk Perlindungan Menyeluruh

Dalam sambutannya, Menteri PPPA menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam upaya menjangkau kelompok rentan.

"Perlindungan perempuan dan anak tidak bisa dilakukan secara sektoral. Diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga peradilan, dan organisasi masyarakat agar perlindungan bisa dirasakan hingga ke tingkat akar rumput,” ujar Menteri PPPA.

Senada dengan itu, Gubernur Khofifah menyatakan, Pemprov Jawa Timur terus berupaya memperkuat sistem perlindungan yang menyeluruh dan inklusif.

“Dengan kolaborasi berbagai pihak, kita ingin memastikan bahwa perempuan dan anak di Jawa Timur terlindungi dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran hak,” tegasnya.

Aisyiyah: Ormas Perempuan dengan Peran Strategis

Aisyiyah Jawa Timur menjadi salah satu organisasi yang ikut menandatangani PKS tersebut. Ketua PW Aisyiyah Jatim, Rukmini M.AP, menyampaikan, kerja sama ini memperkuat peran Aisyiyah dalam isu pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak.

“Selama ini Aisyiyah aktif dalam edukasi, pendampingan, dan pemberdayaan masyarakat. Lewat kerja sama ini, kami makin berperan dalam membangun sistem perlindungan perempuan dan anak yang kuat di Jawa Timur,” ungkapnya.

Salah satu poin penting dalam PKS ini adalah keterlibatan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur, yang menandakan penguatan akses terhadap keadilan hukum bagi korban kekerasan.

Cakupan PKS dan Harapan ke Depan

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- Pencegahan kekerasan,

- Pendampingan korban,

- Pemenuhan hak-hak dasar, dan

- Penguatan akses terhadap perlindungan hukum.

Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi percontohan dalam implementasi perlindungan hak perempuan dan anak secara komprehensif.

Acara ditutup dengan pernyataan komitmen bersama seluruh peserta untuk membangun wilayah yang aman, ramah, dan inklusif bagi semua kelompok masyarakat.

Sumber pwmu.co