Komnas PA Surabaya Soroti Bahaya Roblox

Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Kota Surabaya menyoroti maraknya game daring, khususnya Roblox, yang dinilai memuat konten berbahaya bagi anak-anak. Ketua Komnas PA Kota Surabaya, Syaiful Bachri, menegaskan bahwa pelarangan semata tidak cukup. Menurutnya, diperlukan pendekatan yang sistematis dan edukatif untuk melindungi generasi muda.

Game Roblox kembali menjadi sorotan publik setelah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti melarang anak-anak memainkannya. Pasalnya, sejumlah kontennya memuat unsur kekerasan, pornografi, sadisme, horor, pergaulan bebas, hingga inses.

“Kami menemukan ada 15 game di Roblox yang teridentifikasi paling berbahaya bagi anak. Mulai dari pornografi, sadisme, horor, kecemasan, pergaulan bebas, hingga hubungan sedarah. Kondisi ini membuktikan bahwa akses teknologi tanpa pengawasan orang tua bisa berdampak serius pada psikologis anak,” jelas Syaiful, Senin (11/8/2025).

Bahaya Roblox Jika Tanpa Pengawasan

Roblox pada dasarnya dirancang sebagai platform permainan kreatif untuk anak-anak. Namun, tidak semua orang tua dan guru memahami isi maupun fitur yang tersedia, termasuk yang mengandung unsur kekerasan atau manipulasi psikologis.

Fitur komunikasi antar-pemain, misalnya, memungkinkan anak berinteraksi dengan orang asing jika kontrol orang tua tidak diatur dengan ketat. Selain itu, Roblox juga mendorong pembelian dalam game (in-game purchase) yang berpotensi menguras keuangan tanpa disadari orang tua.

Syaiful yang juga Wakil Ketua Komnas Anak Jawa Timur menambahkan, pengaruh game dapat mengubah perilaku anak dalam melakukan kekerasan. Jika dulu anak bertengkar karena emosi spontan, kini banyak yang menirukan skenario atau instruksi yang ada di dalam permainan.

Empat Langkah Strategis Mengatasi Dampak Negatif Game Online

Syaiful menilai larangan semata tidak efektif. Diperlukan sinergi berbagai pihak untuk menangani fenomena ini. Ia mengusulkan empat langkah strategis:

1. Penguatan Regulasi dan Pengawasan

Pemerintah melalui Kemenkominfo bersama DPR RI Komisi I perlu melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan elemen bangsa lain dalam menyusun regulasi, sensor, pelarangan, serta pengawasan konten game.

2. Penggantian dengan Game Alternatif yang Aman

Permainan bermasalah perlu diganti dengan game edukatif yang aman. Kreator muda diharapkan membuat terobosan yang mengangkat budaya lokal dan mengadaptasi permainan tradisional ke format digital.

3. Pengembangan Game Berbasis Nilai Karakter

Menyediakan game serupa namun memuat nilai pendidikan karakter berdasarkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, olahraga, dan budaya lokal.

4. Kolaborasi Nasional untuk Perlindungan Anak

Melibatkan Kemenkominfo, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pariwisata, industri kreatif, serta pemerintah daerah hingga tingkat RT/RW dalam menciptakan ekosistem digital yang aman bagi anak.

Peran Orang Tua dan Sekolah Sangat Penting

Syaiful menekankan bahwa edukasi digital harus dilakukan secara bersama-sama oleh orang tua, sekolah, dan pemerintah. Larangan tanpa edukasi hanya akan menambah rasa penasaran anak.

“Maka perlu cara pendampingan yang tepat untuk game yang berpotensi negatif maupun positif. Jangan hanya melihat game online sebagai ancaman, tapi juga cari nilai positifnya sambil meminimalkan dampak negatif. Orang tua tidak boleh abai terhadap tumbuh kembang anak di era digital ini,” tegasnya.

Sumber Pemprov Jawa Timur