Bansos Bencana Sumatera Tersalurkan untuk 1,7 Juta Penerima

Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) melaporkan perkembangan penyaluran bantuan sosial (bansos) pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar), dalam Rapat Perkembangan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan, total bansos yang telah disalurkan di tiga provinsi tersebut mencapai Rp2,564 triliun, termasuk bansos reguler, kedaruratan, dan adaptif. “Total bantuan reguler disalurkan kepada 1.763.038 lebih Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Total anggaran lebih dari Rp1,8 triliun. Ini untuk tiga provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” ujar Saifullah.

Selain bantuan reguler, bansos kedaruratan sebesar lebih dari Rp99 miliar juga telah disalurkan. Saat ini, bansos adaptif yang sedang dalam proses penyaluran mencapai Rp632,7 miliar lebih. “Bansos adaptif yang sekarang sedang proses salur semuanya Rp600 miliar lebih, untuk santunan ahli waris sudah tersalurkan Rp14 miliar dari Rp17 miliar yang kita alokasikan,” tambah Saifullah.

Kementerian Sosial juga memproses penyaluran santunan jaminan hidup (jadup) kepada 175.211 penerima manfaat dengan nilai Rp450.000 per bulan selama tiga bulan. Untuk bantuan isi hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap), tercatat 47.686 kepala keluarga telah tervalidasi dengan anggaran sebesar Rp143,058 miliar.

Bantuan stimulan ekonomi bagi 47.686 kepala keluarga tersebut dialokasikan sebesar Rp238,430 miliar. Data penerima manfaat telah disinkronkan bersama BNPB dan divalidasi sesuai mekanisme yang berlaku sebelum penyaluran dilakukan. “Jadi secara keseluruhan yang kita salurkan bansos reguler sampai bansos adaptif itu Rp2,5 triliun lebih,” tegas Saifullah.

Penyaluran bantuan menggunakan satu data yang diawali dengan data BNPB, kemudian ditetapkan by name by address (BNBA) oleh kepala daerah, dan disetujui Kementerian Dalam Negeri selaku ketua Satgas sebelum dilakukan penyaluran berdasarkan data final yang telah divalidasi. “Tetap kita cleansing data sekali lagi sebelum disalurkan lewat PT Pos maupun bank Himbara, dan penyaluran bagi yang gagal salur nanti kembali ke kas negara,” ujar Saifullah.

Hingga saat ini, 37 dari 53 kabupaten/kota telah tervalidasi dan siap disalurkan. “Jadi perkembangannya cukup menggembirakan ini dan ini sudah diverifikasi dan divalidasi,” kata Saifullah.

Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Tito Karnavian menegaskan, pihaknya bakal mempercepat pendataan untuk memastikan bantuan sampai tepat waktu kepada penyintas bencana di Sumatera.

Tito menekankan, kecepatan dalam proses pendataan sangat penting agar penyaluran bantuan tidak terhambat, dan penyintas bencana Sumatera tidak harus berpeluh dalam menjalani Ramadan.

Rapat ini juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Menko PMK) Pratikno, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, dan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah.