Insentif Guru Ngaji ala Ganjar-Mahfud Perlu Direalisasikan

Pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD berjanji akan lebih memperhatikan gaji guru ngaji jika terpilih dalam Pilpres 2024. Dalam kampanye pertamanya di Aceh, Mahfud menyebut akan merealisasikan insentif tersebut melalui program unggulan guru ngaji, tenaga pendidikan keagamaan, dan marbot.

"Untuk Aceh ini kami ada program guru ngaji, karena kami tahu di Aceh ini ada puluhan bahkan ratusan ribu guru-guru ngaji yang mengabdi kepada bangsa dan negara, kepada rakyat untuk mendidik masyarakat," ujar Mahfud, 28 September 2023 lalu. 

Program insentif bagi guru ngaji di seluruh Indonesia merupakan satu dari 21 program unggulan Ganjar-Mahfud. Dengan program tersebut, seluruh guru ngaji akan menerima insentif sebesar Rp1 juta setiap bulannya. Sejauh ini, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud telah mengumpulkan sebanyak 928.000 guru ngaji di seluruh Indonesia. 

Sosiolog dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tantan Hermansah mengatakan saat ini guru ngaji tak diapresiasi dengan layak. Padahal, turut berkontribusi mendidik masyarakat.

"Tunjangan bagi guru ngaji bisa dilihat dari dua hal. Pertama, dari perspektif kepantasan, program ini tentu sangat baik dan patut disambut dengan rasa syukur. Kita tahu guru ngaji itu adalah sosok yang selama ini mengontribusikan diri untuk kebaikan masyarakat, namun tidak pernah diberikan penghargaan," kata Tantan kepada wartawan di Jakarta, Rabu (27/12).

Menurut Tantan, program bagi guru ngaji dapat merangsang pendidikan agama bisa terselenggara secara baik di masyarakat. "Secara sosiologis program ini sangat baik untuk menghasilkan guru-guru atau anak didik yang baik," imbuh dia. 

Namun, Tantan melihat ada sengkarut masalah yang sangat pelik terkait kelembagaan guru ngaji. Sebab, guru ngaji di Indonesia memiliki ragam tipologi. "Ada guru ngaji yang terafiliasi institusi formal seperti masjid dan sekolah atau madrasah dan pesantren, tetapi ada juga mereka yang independen," ucap Tantan. 

Ganjar-Mahfud, lanjut Tantan, perlu merancang parameter yang berkeadilan untuk mendata guru ngaji yang layak diberi insentif. Sebab, bukan tidak mungkin guru ngaji yang tidak terafiliasi dengan institusi formal justru dengan tulus hati mengajar ngaji di masyarakat.  

"Tentu ada parameter yang berkeadilan. Sebab bisa jadi mereka guru ngajinya yang bayaran di bawah standar justru yang paling ikhlas menjadi pengajar. Sementara mereka yang masuk standar negara malah cenderung kelompok-kelompok yang pragmatis yang memanfaatkan kemampuannya untuk bertindak lebih profesional dengan cara mengambil keuntungan guru ngaji," ucap Tantan. 

Terlepas dari itu, menurut Tantan, sebelum mengeksekusi program memberi gaji guru ngaji, Ganjar-Mahfud perlu terlebih dahulu merancang aturan dan instrumen negara untuk menjadi acuan menetapkan standar guru ngaji dan mengeluarkan sertifikasi guru ngaji.

"Posisi guru ngaji belum termaktub dalam undang-undang apa pun. Jika ini menjadi program nasional, maka Ganjar Mahfud harus buat instrumen kenegaraan dan pemerintahan berupa aturan yang menyebutkan di dalamnya bahwa setiap guru ngaji yang dia tersertifikasi dan standarisasi oleh lembaga negara yang diizinkan oleh negara maka dia berhak mendapatkan insentif," kata Tantan. 

Tantan berpandangan bila aturan dan lembaga negara tidak dirancang, program gaji bagi guru ngaji Ganjar-Mahfud bisa sulit terlaksana. "Jika, tidak ada sarana pendukung untuk melegalkan mereka mendapatkan insentif dari negara, maka program gaji bagi guru ngaji hanyalah sebuah janji untuk menggombali masyarakat," kata Tantan. 

Terpisah, juru bicara TPN Ganjar-Mahfud, Usman M. Tokan berkata bila program gaji bagi guru ngaji berangkat dari keresahan pasangan jagoannya lantaran melihat guru ngaji kerap diabaikan negara. "Padahal, mereka yang akan melahirkan generasi berakhlakul karimah, generasi penerus pejuang menuju Indonesia unggul,"ucap Usman.

Usman berkata bila nantinya akan ada lembaga negara yang ditunjuk untuk mengkaji standarisasi dan sertifikasi guru ngaji yang akan diberi gaji oleh negara.

"Program ini tentunya nanti akan dikaji lebih dalam oleh lembaga yang berwenang, berapa banyak jumlahnya, berapa besar gaji yang harus diberikan setiap bulan?" kata Usman. 

Usman juga berkata bila program serupa juga akan dirancang untuk guru agama selain agama Islam. "Tentunya hal ini akan diputuskan setelah mengkalkulasi berbagai aspek tapi yang pasti ini adalah program konkret dari pasangan no 3, Mas Ganjar Pranowo-Prof Mahfud dalam menjemput bonus demografi. Tidak hanya guru ngaji tapi juga agama lain," ucap Usman.