Komisi B DPRD Dukung Disbudpar Tentang Prioritas Pengembanga

Komisi B DPRD Jawa Timur memberikan dukungan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim untuk memprioritaskan pengembangan desa wisata dan sektor pariwisata di daerah tersebut.

Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim Muhammad Aziz, setelah melakukan rapat atau hearing dengan Kepala Dinas Disbudpar Jatim beserta timnya untuk membahas Raperda mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jatim 2024, pada Selasa (22/4).

Ia menjelaskan, koordinasi tersebut bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Disbudpar Jatim tahun lalu serta menilai langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki kinerja Disbudpar di 2025.

"Pertemuan ini bertujuan untuk memberikan evaluasi sehingga kinerja Disbudpar Jatim di masa depan dapat meningkat. Khususnya dalam program-program utama seperti Desa Wisata dan pariwisata di Jatim," jelas politisi dari fraksi Partai Amanah Nasional (PAN).

Di sisi lain, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim Evy Afianasari, setelah rapat menyatakan, jumlah kunjungan wisata di Jatim saat liburan Idulfitri sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, kunjungan ke Desa Wisata yang tersebar di berbagai daerah di Jatim justru menunjukkan peningkatan selama libur Lebaran.

"Memang ada penurunan, tetapi jika kita amati, ada peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Desa Wisata di Jawa Timur," tambahnya.

Ia mengakui, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh Desa Wisata, terutama yang berkaitan dengan sumber daya manusia dan manajemen. Oleh karena itu, Disbudpar Jatim berencana untuk meningkatkan pelatihan SDM, memberikan sertifikasi, dan melakukan promosi agar Desa Wisata di Jatim dapat berkembang lebih baik.

"Kemampuan berbahasa asing sangat terbatas, sehingga wisatawan mancanegara mengalami kendala. Sebagian besar warga belajar secara otodidak dari tamu untuk kebutuhan transaksi atau jual beli. Hal ini terlihat di destinasi Kawah Ijen," ungkap Evy.

Yang positif, ia menambahkan, Desa Wisata juga diintegrasikan dengan kearifan lokal dan lingkungan, seperti dalam pengembangan di Kabupaten Ponorogo. Pihaknya berusaha memfasilitasi proses perizinan ke BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) terkait penangkaran burung Merak Hijau.

"Warga sekitar kini semakin banyak yang melakukan penangkaran merak hijau untuk memenuhi kebutuhan produksi Dadak Reog. Selama ini, pasokan bulu merak cenderung didapat dari pasar ilegal karena merak termasuk hewan yang dilindungi," tutupnya.

Sumber: Pemprov Jawa Timur