Ahli Dukung Kebijakan Kemendagri Perkuat Peran Pemda dalam Geopark

Ketua Pusat Studi Geoheritage dan Geopark (PSGG) UPN Veteran Yogyakarta, Prasetyadi, mendukung langkah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy yang mendorong kepala daerah lebih berperan dalam pengelolaan geopark.

Prasetyadi menegaskan keberlanjutan geopark sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah (pemda) dan partisipasi masyarakat dalam mengelola geopark sebagai skenario pengembangan masyarakat.

“Penetapan geopark memang diverifikasi pemerintah pusat melalui Bappenas, tetapi keberlanjutannya tetap bertumpu pada sinergi pemda dan masyarakat,” ujarnya saat dihubungi, Sabtu (6/12/2025).

Pernyataan itu sejalan dengan arahan Mendagri Tito Karnavian dalam acara Indonesia’s Geopark Leader Forum bertajuk “Building Knowledge for Indonesia’s Geopark Development”. Tito menegaskan perlunya kepala daerah memahami manfaat strategis geopark, mulai dari aspek warisan geologi, budaya, ekonomi, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui wisata berbasis konservasi. Oleh karenanya, ia menekankan pentingnya sosialisasi terkait pengembangan potensi tersebut kepada kepala daerah yang saat ini rata- rata masih baru menjabat. 

Menurutnya, pemahaman ini penting agar para pemangku kepentingan dapat proaktif mendukung keberadaan geopark. Para kepala daerah yang merupakan pejabat baru juga perlu memahami yang harus dilakukan untuk mengembangkan geopark di wilayahnya.

“Proaktif untuk melakukan konservasi, edukasi, sosialisasi, dan mengembangkan sisi ekonominya agar kawasan hidup dan mandiri tanpa merusak lingkungan,” ujar Tito (3/12/2025).

Tito juga menyoroti keterbatasan anggaran pemda dalam mengelola geopark. Ia mengusulkan Bappenas mempertimbangkan dukungan pendanaan bagi daerah yang memiliki geopark namun memiliki kapasitas fiskal lemah.

Sementara Prasetyadi menyebut geopark dapat menjadi strategi pengembangan masyarakat berbasis konservasi yang saling menguntungkan bagi pemda dan warga. Namun komitmen kepala daerah menjadi syarat utama sebelum suatu kawasan ditetapkan sebagai geopark.

“Jika ada kawasan wisata yang ingin dijadikan geopark, komitmen itu harus tercermin dari kebijakan prioritas pemda,” ujarnya.

Menurutnya, kepala daerah perlu menyiapkan program unggulan untuk mendukung kawasan menjadi geopark. Selain itu, harus melibatkan partisipasi masyarakat."Kalau suatu kawasan geopark tidak menjadi model pengembangan masyarakat yang berkelanjutan berbasis konservasi akan sangat disayangkan," kata Prasetyadi. 

Prasetyadi membenarkan pendapat Tito yang bilang pemda punya kendala keterbatasan anggaran untuk mengelola geopark. Karena itu diperlukan dukungan pusat, terutama untuk daerah dengan fiskal terbatas. Ia berharap Kemendagri dan Bappenas merumuskan skema pendanaan bagi daerah yang punya geopark namun kapasitas fiskalnya lemah.