Kasatgas PRR Dorong Pembangunan Huntap, Pemda Terus Percepat Pendataan

Upaya percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi penyintas bencana di wilayah Sumatera menunjukkan progres signifikan. Instruksi Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian, agar pemerintah daerah (pemda) mempercepat pendataan berbasis by name by address, disambut dengan gerak cepat di berbagai daerah terdampak.

Dari 52 Kabupaten/Kota yang terdampak bencana, data Satgas PRR per 30 Maret 2026 mencatat sudah 25 kabupaten/kota yang melakukan pendataan lengkap kebutuhan huntap, meliputi pembangunan dengan skema in situ (lokasi awal milik penyintas bencana), maupun relokasi ke kawasan komunal. Dalam fase rehabilitasi dan rekonstruksi, pembangunan huntap menjadi salah satu prioritas utama untuk memastikan masyarakat dapat kembali hidup secara layak dan berkelanjutan.

Di Aceh, sebanyak 11 Kabupaten/Kota telah merampungkan pendataan lengkap, yaitu Pidie Jaya Lhokseumawe, Subulussalam (tahap 1), Bireuen, Aceh Tengah (tahap 1,2, dan 3), Bener Meriah (tahap 1), Gayo Lues (tahap 1), Aceh Barat (tahao 1), Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Nagan Raya (tahap 1). Di Sumatera Utara, tercatat 7 daerah sudah menyelesaikan pendataan, yaitu Tapanuli Utara, Langkat (tahap 1), Batu Bara, Humbang Hansudutan, Mandailing Natal, Nias Selatan, dan Tapanuli Selatan. Sementara di Sumatera Barat, ada 7 daerah yang sudah melengkapi pendataan, yaitu Lima Puluh Kota, Solok, Pariaman Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Padang Panjang, dan Padang Pariaman.

Tito menegaskan percepatan pembangunan huntap sangat bergantung pada kualitas dan kecepatan pendataan dari pemerintah daerah. Data yang akurat menjadi dasar utama bagi pemerintah pusat untuk mengeksekusi pembangunan secara tepat sasaran.

“Kunci utama huntap adalah data. Saya mohon dengan segala hormat kepada para bupati dan wali kota, buatlah pendataan by name by address. Tanpa data, kami tidak bisa mengeksekusi pembangunan,” ujar Tito di Jakarta, Senin (23/3/2026).

Ia menjelaskan, pembangunan huntap telah disiapkan dalam dua skema utama, yakni pembangunan in situ yang sistemnya bisa berupa bantuan perbaikan rumah dengan stimulan sebesar Rp60 juta yang diberikan dalam 2 tahap atau huntap in situ yang dibangun oleh BNPB. Skema kedua adalah pembangunan kawasan hunian komunal yang disiapkan bersama pemerintah daerah dan kementerian PKP serta lembaga negara lainnya, termasuk lembaga non-pemerintah. 

Keterlibatan lembaga non-pemerintah terlihat dalam pembangunan huntap di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Utara. Di sana pemda setempat dan Kementerian PKP berkolaborasi bersama Yayasan Buddha Tzu Chi membangun huntap komunal bagi penyintas bencana. Kasatgas PRR Tito bersama Menteri PKP Maruarar Sirait ikut menyerahkan kunci huntap kepada penyintas dalam kunjungan pada Kamis (26/3) dan Jumat (27/3).

Secara keseluruhan, rencana pembangunan huntap di tiga provinsi terdampak bencana mencapai 38.544 unit, dengan progres pembangunan 1.470 unit dan 181 unit telah selesai dibangun.

Di Provinsi Aceh, yang menjadi wilayah dengan dampak paling luas, direncanakan pembangunan 29.403 unit huntap dengan 499 unit dalam proses dan 104 unit telah rampung. Sementara di Sumatera Utara, dari rencana 5.919 unit, sebanyak 524 unit tengah dibangun dan 71 unit telah selesai. Adapun di Sumatera Barat, dari rencana 3.222 unit, sebanyak 447 unit dalam proses pembangunan.

Tito menegaskan pembangunan huntap diperuntukkan bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan berat atau hilang, sehingga membutuhkan solusi hunian permanen. Oleh karena itu, validasi data menjadi sangat penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

“Makin cepat datanya disampaikan, makin cepat pula kami eksekusi. BNPB dan kementerian terkait siap membangun, tapi datanya harus jelas dan valid dari daerah,” tutup Tito.