Diskominfo dan Dinsos Jatim, Kesejahteraan Sosial, Sinergi

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Dinas Sosial melaksanakan kolaborasi publikasi program pemerintah yang berkaitan dengan penanganan dan penyelesaian isu kesejahteraan sosial.

Kolaborasi publikasi ini, melibatkan undangan bagi para jurnalis yang berada di Jawa Timur dalam suatu acara yang diadakan di kantor Dinas Kominfo Jawa Timur pada Selasa (24/6).

Pada kesempatan tersebut, Kepala Diskominfo Jatim Sherlita Ratnda Dewi Agustin, mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang turut hadir di acara kolaborasi publikasi tersebut. Ia juga berharap, kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap berbagai program premier dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya dalam penanganan dan penyelesaian masalah kesejahteraan sosial.

"Kami menyebut program ini sebagai Teras Informasi-Temu Rasan-Rasan Informasi. Kegiatan ini merupakan usaha pemerintah provinsi untuk menyampaikan informasi langsung dari Kepala OPD kepada media, agar informasi tersebut dapat disebarkan secara luas, jelas, dan mudah diakses oleh semua kalangan masyarakat," kata Sherlita.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Retu Novi Widiani, juga memiliki kesempatan untuk menjelaskan berbagai program dan kebijakan Pemprov Jatim serta target-target dalam menangani isu kesejahteraan sosial. Di antara program tersebut ada Program Prioritas PKH Plus, yang merupakan Program Keluarga Harapan Perlindungan Lanjut Usia.

Selain itu, terdapat juga program ASDP-Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas, bantuan sosial untuk kemiskinan ekstrem, BLT buruh pabrik rokok, alat bantu bagi penyandang disabilitas, KIP-Kewirausahaan Inklusif dan Produktif, bantuan sosial pangan di lembaga, kesejahteraan sosial penyandang disabilitas, serta penanganan TPPO/migran korban tindak kekerasan dan pengobatan pasung, serta penanganan bencana.

Ia juga menginformasikan mengenai persiapan Pemprov Jatim menjelang diresmikannya 19 lokasi Sekolah Rakyat (SR) oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, yang dijadwalkan berlangsung pada 14 Juli 2025.

Sebanyak 1.225 calon siswa telah diterima di 19 SR tersebut untuk mengikuti Tahun Ajaran 2025/2026. Mereka berasal dari keluarga kurang mampu yang telah terdaftar dalam klasifikasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"1.225 calon murid Sekolah Rakyat ini, berasal dari Desil 1 dan 2. Pada saat penerimaan tidak ada seleksi akademis, hanya seleksi administratif dan kesehatan. Jika ada yang sakit, mereka akan diobati terlebih dahulu," ungkap Novi.

Ia menambahkan, jika calon murid tidak termasuk dalam desil tetapi masih tergolong tidak mampu, maka akan dilakukan survei terlebih dahulu dan diminta untuk memperoleh Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa setempat.

Para siswa tersebut, akan menempuh pendidikan di jenjang SD, SMP, dan SMA. Dari total 19 SR yang dibuka, terdapat satu SD, dua belas SMP, dan dua belas SMA. Beberapa sekolah menyediakan lebih dari satu jenjang pendidikan dalam satu lokasi. Novi optimis, jumlah SR di Jawa Timur dapat terus berkembang.

Sumber: kominfojatimprov