Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur sedang mengkaji usulan saran inovatif dari UNICEF Indonesia yang berkaitan dengan penerbitan obligasi daerah untuk mendukung pembangunan yang memenuhi hak anak, terutama dalam hal sanitasi dan akses air bersih.

Ketua Komisi E DPRD Jatim Sri Untari mengungkapkan, saran ini telah dibahas dalam sebuah rapat bersama perwakilan dari UNICEF yang telah dirujuk oleh pimpinan DPRD ke Komisi E, C, dan B.

Sri Untari menjelaskan, UNICEF menyarankan penerbitan obligasi daerah berdasarkan penelitian yang menunjukkan potensi keuangan Jawa Timur untuk menerbitkan instrumen tersebut.

“Tujuan inisiatif ini adalah untuk mendukung pembangunan kebutuhan hak anak, khususnya sanitasi dan air bersih, yang masih dinilai belum cukup optimal untuk perkembangan anak-anak kita,” jelas Sri Untari di kantornya, pada Jumat (16/5).

Menurut Untari, UNICEF juga telah bertemu dengan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, yang memberikan tanggapan positif terhadap proposal ini.