Soal Ujian 'Khilafah' Muncul di Jatim, DPRD Tagih Komitmen Menag
Menteri Agama RI Fachrul Razi/Foto: Humas Kementerian Agama RI
SURABAYA-Sejumlah pihak menyesalkan munculnya soal ujian bermuatan khilafah pada Penilaian Akhir Semester (PAS) Tingkat Madrasah Aliyah se-Wilayah Kerja Kediri Utara, termasuk DPRD Jawa Timur.
“Kami sangat menyesalkan, dan harus segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah yang tidak hanya reaktif, tapi instruktif, berkelanjutan dan terukur,” ujar Wakil Ketua Komisi E DRPD Jatim, Hikmah Bafaqih, Jumat (06/12).
Menurutnya, soal ujian bermuatan khilafah pada mata pelajaran (mapel) Fiqih Kelas XII/ IPA-IPS-Bahasa-Agama harusnya terjadi, apalagi Kemenag pusat sengat konsern terkait hal itu.
Munculnya kasus tersebut, kata Hikmah, menunjukkan bawah bibit radikalisme masih tumbuh subur di Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk di kalangan para tenaga pendidik.
“Kita menagih janji dan komitmen Pak Menteri Agama (Menag), yang konon hendak ekstra tegas soal VE (Violent Extremism) ini,” ujarnya menukil laman kominfo jatim.
Ketua PW Fatayat NU Jatim ini menyarakan, untuk lebih memaksimalkan deradikalisasi, forum Kepala Sekolah dan Madrasah harus dilibatkan.
"Dan harus ada strategi efektif untuk mencegah anak-anak kita terpapar radikalisme,” tutupnya.
BACA JUGA:
Kemenag Kediri Jelaskan 'Khilafah' dalam Soal Ujian Madrasah
NU Sesalkan Beredarnya Soal Ujian Singgung Khilafah di Kediri
Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LBH NU) Cabang Kabupaten Kediri, juga menyesalkan dengan beredarnya naskah ujian penilaian akhir semester (PAS) tingkat Madrasah Aliyah se-Wilayah Kerja Kediri tahun ajaran 2019/2020 yang memuat materi tentang khilafah.