Kompak Dukung Bamsoet, DPD II Objektif Lihat Kondisi Golkar

JAKARTA-Sebanyak 367 DPD tingkat II mendukung Bambang Soesatyo (Bamsoet) menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

Dukungan ini diyakini pilihan objektif kader setelah melihat kondisi Golkar saat ini.

"Partai ini milik kader, mereka adanya di DPD I dan DPD II. Mereka objektif melihat partai, apa yang mereka rasakan selama ini, nyaman atau tidak. Kalau tidak nyaman, mereka berhak mengatur rumahnya sendiri," kata Ketua Bidang Kebudayaan Daerah DPP Partai Golkar Ulla Nurahmawaty, Selasa (19/11/2019).

Ulla menilai dukungan DPD II kepada Bamsoet cukup kuat. Meski demikian, konsolidasi tetap dilakukan agar peta suara tidak berubah hingga pemilihan ketua umum saat Munas, Desember nanti.

"Kami optimis karena jumlah yang mendukung Pak Bambang sudah 50 persen plus satu, itu berarti cukup kuat," ujar Ulla.

Terkait dukungan DPD I kepada Airlangga Hartarto yang disampaikan saat Rapimnas lalu, Ulla menilai sah-sah saja. Tapi, dia berharap DPD I juga objektif melihat Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga.

"Kader tidak merasakan perkembangan positif Golkar. Jumlah suara turun. Apa yang bisa dikatakan berhasil? Kalau dalam politik kan ukuran sukses itu suara. Kalau Pak Airlangga sukses di kementerian, itu berbeda," kata Ulla.

Pada Pileg 2019, suara Partai Golkar berada diperingkat tiga dengan perolehan 17.229.789 suara atau 12,31%. Di atasnya ada Partai Gerindra dan PDIP.

Padahal saat Pileg 2014, Golkar berhasil meraih 18.432.312 suara atau 14,75%.

Turunnya suara Golkar saat Pileg 2019 karena banyak faktor, salah satunya internal partai berlambang Pohon Beringin itu tidak kondusif.

Airlangga dinilai tidak mampu merangkul kader Golkar hingga ke tingkat akar rumput.

"Bisa dilihat bahwa Pak Airlangga itu pergaulannya terbatas, hanya di tingkat elite saja, tidak mengakar. Bamsoet sangat dinamis, lebih adaftif dan mengakar," kata pengamat politik Ujang Komarudin.

Beberapa waktu lalu, 141 pengurus DPP Golkar menyatakan mosi tidak percaya kepada Airlangga Hartarto yang dinilai gagal mengelola kebesaran Partai Golkar.

Airlangga dinilai bukan saja tak mampu menjaga suara partai, melainkan juga gagal menjaga moral dan etika kepartaian.

"Sejak 2018 hingga kini, tidak ada inisiatif dari Ketua Umum untuk melaksanakan Rapimnas. Ini bertentangan dengan Anggaran Dasar Pasal 32 Ayat 4 C yang manyatakan Rapimnas dilaksanakan sekurang-kurangnya dalam waktu setahun oleh DPP," tutur Pengurus Pleno DPP Partai Golkar, Sirajuddin Abdul Wahab, Jumat (30/08).

Sekarang, sambung dia, ada harapan besar kader Golkar kepada Bamsoet agar bisa kembali melakukan konsolidasi internal, menyiapkan strategi untuk kemenangan Pemilu 2024.