Jokowi Ungkap Anggaran Pendidikan Rp508 T: Ini Duit Semua, Hati-hati!

Jokowi Ungkap Anggaran Pendidikan Rp508 T: Ini Duit Semua, Hati-hati! Presiden Jokowi beri sambutan di Rakornas Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, di Plenary Hall JCC Jakarta, Rabu (06/11)/Foto: Setkab/Agung

JAKARTA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan anggaran pendidikan 2020 mencapai Rp508 triliun sehingga penggunaannya harus dilakukan secara hati-hati.

"Dalam APBN 2020 kita telah menetapkan anggarannya. Secara garis besar Rp423 triliun untuk belanja infrastruktur, sekali lagi Rp423 triliun untuk belanja infrastruktur. Kemudian Rp508 triliun untuk pendidikan dan Rp132 triliun untuk kesehatan," kata Presiden Jokowi dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2019 di Jakarta, Rabu (06/11).

Angka tersebut lebih tinggi dari anggaran pendidikan pada 2019 sebesar Rp492,5 triliun.

"Ini adalah duit semua, duit semua, hati-hati dengan angka-angka sebesar ini, belum bidang-bidang lainnya, dengan anggaran sebesar ini tantangannya adalah alokasi yang efektif," kata Presiden mengingatkan.

Lima tahun ke depan, sambung Jokowi, belanja pemerintah masih tetap fokus kepada infrastruktur.

"Tapi paling utama adalah kita ingin di wilayah pembangunan sumber daya manusia. Ini menjadi fokus dan konsentrasi kita dan alokasi harus efektif walau kebijakan alokasi anggaran dalam kewenangan kementerian dan lembaga namun LKPP dapat proaktif mempercepat belanja anggaran agar segera mempercepat perekonomian. Jangan cara-cara yang lalu digunakan," ujarnya.

BACA JUGA: Jokowi Kesal soal Tender Konstruksi: Akhirnya Gedung SD Ambruk!

Presiden mengakui bahwa hingga saat ini peran swasta sangat dominan di bidang ekonomi tapi peran APBN pun masih tetap sangat penting.

Untuk itu, lanjut Kepala Negara, pengadaan barang dan jasa merupakan penggerak penting yang memacu  pertumbuhan ekonomi baik nasional dan daerah. 

"Apalagi di daerah-daerah yang swastanya belum kuat, APBD akan memacu perputaran uang di daerah dan tentu memacu pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut," tutupnya. (Ant)