Ekonomi RI Seimbang di Tengah Guncangan Global

Ekonomi RI Seimbang di Tengah Guncangan Global Pembicara dalam diskusi

Jakarta-Semua pertumbuhan ekonomi global cenderung melambat, tak terkecuali di Indonesia dimana pada 2018 sekitar 5,2 sampai 5,3 % dari target 7%.

Amerika saja pertumbuhan ekonominya hanya 2,9 %. Pun demikian dengan Singapura hanya 3%. 

"Faktor eksternal adalah terjadi pelambatan kinerja ekonomi kawasan. Amerika dan China sibuk perang dagang. Eropa masalah dengan pasar keuangan. Di Asia Tenggara terjadi pelemahan permitaan barang dan jasa," ujar Pengamat Ekonomi Rosdiana Sijabat dalam diskusi publik bertema “Visi Capres-Cawapres Menjawab Tantangan Ekonomi” di Cikini, Jakarta, Kamis (11/04).

Menurutnya perekonomian global akan menekan perekonomian Indonesia.

"Jadi siapaun nanti yang terpilih kondisi perekonomian global akan berdampak bagi Indonesia. Siapapun nanti yang terpilih akan menghadapi tantangan cukup berat," jelasnya.

Dalam kondisi demkian kita mestinya beryukur karena Presiden Jokowi dinilai mampu menjaga keseimbangan ekonomi melalui kebijakan yang tepat sasaran di tengah guncangan ekonomi global tersebut.

"Trend pertumbuhan ekonomi sejak pemerintahan SBY sudah turun. Tahun 2010 sekitar 6,38 %, tahun berikutnya turun 6,17 %, tahun 2012 sekitar 6,03 %, tahun 2013 turun ke 5,58 %. Tahun 2014 Pak Jokowi dikasih angka pertumbuhan ekonomi 5,02 %. Jadi, memang cenderung turun," kata Usman Kansong, Direktur Komunikasi Politik TKN Jokowi-Ma’ruf  di forum yang sama.

Tapi setelah itu, sambung dia, ekonomi tumbuh terus, inflasi terjaga, daya beli seimbang.

Di era Jokowi, kata dia, keseimbangan itu disambut tata kelola pembangunan ekonomi, salah satunya melalui Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu upaya untuk menstabilkan daya beli. 

"Kalau harga terlalu murah, yang akan dirugikan produsen. Kalau harga mahal, yang dirugikan konsumen, maka harus ada keseimbangan," katanya.

Dalam soal subsidi BBM misalnya, dia menyebut kebijakan BBM pemerintah sebelumnya hanya mengungtungkan mengungkan orang kaya.

"Sekarang, Jokowi subsidi tidak salah sasaran yang digunakan untuk keperluan tertentu. Ini yang kami sebut keadilan ekonomi. Kesenjangan ekonomi turun karena ada program dana desa, ada PKH, BBM satu harga, sehingga meningkatkan daya beli masyarakat," terangnya.

Pun demikian di bidang Reforma agraria, menurutnya juga untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

"Salah satu sumber ekonomi adalah tanah, dengan tanah orang bisa bikin sawah atau usaha lainnya. Kemandirian ekonomi kita sudah cukup baik sekarang," ujarnya. 

Sementara upaya Jokowi laninnya untuk mendorong kemandirian ekonomi adalah dengan mengambil alih saham Freeport.

"Blok Mahakam skarang 100 % milik Pertamina. Itu indikator kemandirian ekonomi. Yang paling penting stabilitas, kalau pertumbuhan terlalu tinggi, pada satu titik juga akan kepanasan," jelasnya. 

Menurutnya, Jokowi juga meyiapkan infrastruktur guna menghadapi pertumbuhan ekonomi luar biasa sehingga bangsa ini sudah siap.

"Tiongkok pertumbuhan ekonomi tinggi karena pembangunan infrastruktur sangat massif. Bagaimana kita bisa mendistribusikan hasil pertanian kalau tidak ada infrastruktur yang baik." pungkasnya.