Digitalisasi Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar Terus Digenjot

JAKARTA-Pemerintah terus mengatasi ketimpangan akses jaringan internet antara kota besar dengan berbagai daerah, khususnya daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).

Keberadaan internet di daerah 3T bisa memudahkan pelaku usaha dan petani  setempat sehingga bisa menjual produknya melalui marketplace.

Untuk menghasilkan dukungan pemenuhan akses internet dan digitalisasi desa daerah 3T tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) misalnya bekerjasama dengan BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). 

“Semua bergantung pada internet. Titik utama dari pembangunan sekarang ini adalah sejauh mana internet bisa masuk dan bisa secara berkelanjutan memberikan akses kepada daerah tersebut. Artinya ada ketidakseimbangan antara daerah maju dengan daerah tertinggal yang salah satunya bisa dilihat dari keberadaan internet,” Kata Direktur Peningkatan Sarana dan Prasarana, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal (Ditjen PDT), Agus Kuncoro dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis (24/10).

Melalui kerja sama dengan BAKTI Kominfo itu, jelas Agus, bakal ada Base Transceiver Station (BTS) baru yang akan dibangun di daerah tertinggal sehingga memiliki dampak ekonomis terhadap masyarakat di daerah 3 T tersebut.

Agus kemudian mencontohkan sulitnya masyarakat yang tinggal di area blankspot di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Halmahera Timur.

"Masyarakat di Waerebo harus berjalan kaki turun gunung selama 2 jam dan menempuh perjalanan darat kurang lebih 1 jam menggunakan motor atau mobil," ungkapnya.

Ditjen PDT, sambung Agus, kemudian menjalin kerja sama dengan PT. Pasifik Satelit Nusantara dengan membuat pilot project di Kawasan Ekowisata Waerebo, Desa Satar Lenda, Kecamatan Satar Mese, memasang jaringan internet pada 2 Agustus 2018 lalu.

"Dengan adanya internet diharapkan masyarakat yang tinggal di Kawasan Ekowisata Waerebo dapat meningkatkan potensi wisata dan produk unggulannya," pungkas Agus.

Senada disampaikan Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal (Dirjen PDT), Samsul Widodo bahwa keberadaan internet di daerah 3T penting untuk memudahkan pelaku usaha dan petani untuk menjual berbagai produk dan jasa melalui ekonomi digital.

“Dengan adanya e-commerce maka para pengrajin, petani, nelayan, peternak, dan produsen lainnya dapat menjual produk mereka tanpa perlu bertemu langsung dengan para pembeli. Sehingga produk yang dijual dapat dipasarkan baik nasional maupun internasional”, jelas Samsul.

Dengan memanfaatkan internet, lanjut dia, pemasaran berbagai produk unggulan desa dan daerah tertinggal dapat dipermudah melalui sistem perdagangan elektronik atau yang dikenal dengan sebutan e-commerce.