19,4% ASN Anti-Pancasila, Tugas BPIP Makin Berat

Jakarta - Temuan survei Alvara Research Center pada tahun 2017 tentang 19,4% ASN yang anti-Pancasila membuat Kementerian Dalam Negeri dan stakeholder pemerintahan lainnya terperanjat.

Merespon fakta mengerikan tersebut, Direktur Eksekutif Institut Demokrasi Republikan (ID-Republikan), Syaiful Arif mengatakan temuan survei Alvara tersebut memang mengagetkan, karena 19% bukanlah jumlah yang sedikit. 

"Ketika diminta memilih antara Islam sebagai dasar negara, dengan Pancasila; 19% orang ini ternyata lebih memilih Islam sebagai dasar negara," ungkapnya melalui siran pers yang diterima di Jakarta, Rabu (21/11).

Atas persoalan ini, lanjut dia, Institut Demokrasi Republikan (ID-Republikan) memiliki beberapa pandangan. 

"Pertama, temuan tersebut seharusnya menjadi genderang pengingat atas rapuhnya penguatan wawasan kebangsaan, baik untuk masyarakat umum maupun pegawai negeri. Hal ini semestinya menjadi alasan pemerintah untuk kembali mengadakan program penguatan Pancasila di semua sektor lini masyarakat," terangnya.

Dijelaskannya, setelah dihapusnya Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) pada 1998, praktis tidak ada lagi penguatan Pancasila yang sistematis, struktural dan massif. 

Kedua, kata dia, jikapun program semacam P-4 diadakan kembali, konten kepancasilaan, metode pendidikan dan pelatihan (diklat), serta strategi pembinaan harus dirombak total.

Tidak lagi mengacu pada gaya Penataran P-4, melainkan penguatan Pancasila yang selaras dengan semangat Reformasi dan demokratisasi. 

"Tugas Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menjadi tidak ringan, karena selain menyegarkan teknik pendidikan, juga memperbarui materi wawasan Pancasila, agar tidak terjatuh di lubang yang sama dengan kelemahan P-4," ujarnya.

Ketiga, lanjut Syaiful Arif, diperlukan penguatan Pancasila melalui wawasan keagamaan, terutama keislaman. Sebab, 19% ASN yang anti-Pancasila itu sebenarnya merupakan korban dari proses ideologisasi yang dilakukan oleh kelompok radikal. 

"Penguatan Pancasila melalui wawasan keislaman moderat menjadi solusi yang tak bisa ditolak, jika ingin mengembalikan kembali kalangan terpapar radikalisme, ke pangkuan kesadaran berkebangsaan," katanya 

Adapun yang keempat, mendesak dilakukannya penelitian lebih dalam tentang person-person dari 19% ASN tersebut, untuk dilakukan pembinaan secara intensif.

"Sebab jika tidak, mereka akan menjadi duri dalam daging lembaga kenegaraan, mengingat sebagai pegawai negeri yang hidup dari APBN, namun menolak dasar negara nasional. Rekrutmen CPNS harus pula diperbarui dengan pengetatan tes wawasan kepancasilaan. Karena selain kompetensi, komitmen atas kehidupan bangsa juga harus dimiliki oleh setiap abdi negara," jelasnya.

Kelima, ID-Republikan meminta BPIP agar menjadikan persoalan ini sebagai pijakan problematik bagi program pembinaan Pancasila.

"Penguatan Pancasila semestinya tidak terhenti di dalam kegiatan sporadik dan simbolik, dengan penekanan pada pelibatan massal masyarakat tanpa pendidikan atau ideologisasi yang intensif. Jika penguatan Pancasila hanya terhenti pada kegiatan seminar dan festival budaya, maka masyarakat kita aka terus direbut oleh kelompok radikal yang secara intensif melakukan pendidikan non-formal di akar rumput," pungkasnya.