Warga Kediri yang Tak Masuk DPT: Korbannya Satu Kampung!

Warga Kediri yang Tak Masuk DPT: Korbannya Satu Kampung! Warga Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri saat melaporkan dugaan pemalsuan data, Selasa (12/03)/Foto: Tjetjep M Yasien Fb.

Surabaya - Usai mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur, puluhan warga Desa Jambean, Kabupaten Kediri ke Mapolda Jawa Timur di Surabaya, Selasa (12/03), untuk melaporkan dugaan pemalsuan data.

Salah satu warga yang merasa dirugikan, Meilina Pratiwi (23), mengaku dirinya tidak pernah bekerja ke luar negeri.

Dia merasa kaget ketika namanya tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019, lantaran disebutkan namanya terdaftar di luar negeri.

Setelah mengetahui datanya berada di luar negeri, Meiliana bersama warga lainnya langsung mendatangi kantor desa, namun juga tidak mendapat tanggapan.

"Ini korbannya semua satu kampung, satu desa. Kita sudah ke desa, ke imigrasi, ke Polres juga melaporkan masalah ini, tapi tidak ada tanggapan," kata Meiliana.

Sementara pendamping warga, Roy Kurnia Irawan mengatakan ada 28 warga yang datanya digunakan tanpa izin. 

"Tiba-tiba data 28 orang ini ada di luar negeri. Itu data dicuri, diganti fotonya sama oknum kepala desa, dibuat untuk ke luar negeri," katanya.

Puluhan warga Kecamatan Kras tersebut tidak mengetahui siapa yang mengubah datanya untuk bekerja ke luar negeri.

Mereka menduga kepala desa setempat telah melakukan penyalahgunaan data tersebut untuk kepentingan orang lain yang hendak menjadi TKI.

"Kemarin sudah dilaporkan ke Polres Kediri, tidak ada tindak lanjut, makanya kami ke Polda. Bila tidak ditindaklanjuti juga, kami akan ke Mabes Polri," pungkas Roy.

Sebelumnya, puluhan warga tersebut mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim, Selasa (12/03), lantaran terancam tak bisa menyalurkan hak pilihnya pada Pemilu 2019 karena tidak terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap).

"Sementara kami menemukan kasus ini hanya di Desa Jambean, tapi kami sudah menginstruksikan kepada seluruh KPU kabupaten/kota untuk mengecek. Sementara ada 32 pemilih, bukan 28, semua sudah kita lakukan proses verifikasi agar tetap bisa menggunakan hak pilihnya," kata Ketua KPU Jatim Choirul Anam. (Ant)