Sutiaji Segera 'Sikat' Bangunan Tanpa IMB

Sutiaji Segera 'Sikat' Bangunan Tanpa IMB Sutiaji saat pantau kemacetan kawasan Jembatan Soekarno Hatta (Ist).

MALANG-Bangunan-bangunan tanpa IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan melanggar peraturan lainnya di wilayah Kota Malang, Jawa Timur, bakal segera dibongkar.

Kebijakan tak populis ini diambil Wali Kota Malang Sutiaji karena dirasa sudah sangat lama terjadi pembiaran. 

"Ini harus segera dikerjakan, saya tidak ambil pusing dan saya juga tidak khawatir dengan kebijakan yang tidak populis ini, karena sejak awal saya berniat hanya ingin jadi wali kota satu periode saja agar segala kebijakan yang dilakukan tidak berat," kata Sutiaji dalam Refleksi Satu Tahun Kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko, di Gedung FISIP Universitas Brawijaya (UB) Malang, Senin (30/09).

Langkah lain politikus Partai Demokrat adalah mereduksi organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemkot setempat, dari 34 OPD menjadi 28 OPD.

"Proses perampingan OPD ini juga cukup panjang dan rumit, tapi alhamdulillah akhirnya bisa," ujarnya pula.

Di bidang kesehatan, Sutiaji memaparkan bahwa pada tahun 2020, warga Kota Malang sudah terkover program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, termasuk kurang mampu, dimana iuan premi mereka ditanggung oleh Pemkot Malang.

"Kami juga menargetkan untuk mengurangi pengangguran dengan mewujudkan kota produktif. Kenapa angka pengangguran, karena ekonomi makro terus jalan dan tumbuh pesat, tetapi ekonomi mikronya stagnan. Harapan kami ekonomi kreatif yang kini juga tumbuh bisa menjadi daya ungkit di Kota Malang," ungkapnya.

Untuk itu diharapkannya pada 2021, pendapatan dari sektor pajak terus meningkat karena potensinya sangat besar, bahkan bisa mencapai triliunan, terutama pajak restoran, pajak parkir dan pajak reklame.

Dia menambahkan, pendapatan pajak daerah yang dikelola Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) itu harus diawasi oleh semua pihak.

"Tolong media juga ikut mengawal dan mengawasi masalah pajak daerah ini. Dan, kami akui masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus kami selesaikan, seperti infrastruktur termasuk jalan berlubang dan banjir tahunan," tutupnya. (Ant)