Mojokerto Targetkan Penurunan Angka Stunting

Mojokerto Targetkan Penurunan Angka Stunting Foto dokumentasi.

Guna meningkatkan komitmen sinergitas dan kerja sama para stakeholder dalam pemantapan penurunan stunting dan terlaksananya program percepatan penurunan jumlah stunting di Provinsi Jawa Timur khususnya Kabupaten Mojokerto, Pemerintahan Kabupaten Mojokerto menerima kunjungan kerja Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo.

Penerimaan Kunjungan BKKBN tersebut disambut langsung oleh Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati beserta Ketua Tim Penggerak PKK Shofiya Hanak Al Barra dan OPD Kabupaten Mojokerto serta Forkopimda Kabupaten Mojokerto yang berlangsung di Pendopo Graha Maja Tama (GMT), kamis (14/4) pagi.

Dalam agenda kunjungan BKKBN, Ikfina menjelaskan target pemerintah Kabupaten Mojokerto tahun 2024 dalam penurunan percepatan stunting di wilayah Kabupaten Mojokerto.

"Untuk tahun 2021 dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) itu ada di angka 27,4%, tahun 2024 target kami masih sedikit di atas nasional karena start-nya memang kami angkanya lebih tinggi jadi angkanya di lima belas," ucapnya.

Lebih lanjut, dalam membuktikan hasil survei stunting di Kabupaten Mojokerto Ikfina menjelaskan nantinya ada tim dari pemerintah yang ada di seluruh desa di Kabupaten Mojokerto untuk mengecek di lapangan mengenai stunting di wilayah masing-masing desa.

"Kami berpositif thinking. Kami berharap dengan apa yang sudah kami coba lakukan dengan struktur yang sudah diarahkan oleh BKKBN kami semua sudah lakukan sudah bentuk TPPS sampai tingkat desa kelurahan itu nanti data angka 27,4% akan betul-betul kami nyatakan karena 27,4% ini kan hasil survei, kami cek di lapangan, kami persiapkan segala sesuatunya termasuk kan tenaga pendampingnya sudah ada kader-kadernya sudah ada, kami tinggal mengupayakan bagaimana bisa melakukan pengukuran secara tepat," ujarnya. 

Selain itu, Ikfina mengatakan terkait upaya pemerintah dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting dan pencegahan stunting sejak dini, Pemerintah Kabupaten Mojokerto memiliki banyak program intervensi spesifik dari remaja hingga sampai balita.

"Yang lebih penting adalah bagaimana melakukan pencegahan jangan sampai muncul stunting-stunting baru dari para calon pengantin dan ibu-ibu hamil, dan kemudian bagaimana kami mengupayakan yang masih balita yang nol sampai dua tahun ini yang terindikasi stunting atau menuju stunting ini kami upayakan supaya mereka nanti bisa tumbuh dalam kondisi yang baik yang normal," tegasnya.

Terkait pelaksanaan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Mojokerto, ikfina mengatakan ada beberapa personel tim yang turun di desa untuk menangani stunting di wilayah masing-masing desa.

"Seperti yang disampaikan pak Hasto tadi ada 856 tim, satu tim ada tiga orang dan itu sudah sangat cukup karena satu desa ada dua sampai tiga tim," tuturnya.

Secara terpisah, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan pentingnya pelaksanaan percepatan penurunan stunting sebagai modal mencetak generasi yang akan datang dalam menghadapi Indonesia di tahun 2045.

"Dalam pembangunan manusia itu super-super prioritas, karena apa kami menghadapi Indonesia emas di tahun 2045 ada namanya bonus demografi. Kalau stuntingnya masih satu di antara empat stunting, maka susah sekali memanfaatkan bonus demografi. Generasi yang banyak ini hanya menjadi beban tidak menjadi modal pembangunan," ucapnya.

Diketahui, dalam agenda ini Ketua TP PKK Jawa timur Arumi Bachsin juga dilaksanakan launching Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) serta sekolah orang tua hebat dan pengukuhan ayah dan bunda GenRe sebagai Duta Penurunan Stunting.